Palas – gardanasionalnews.com
Mencari kejelasan dualisme kepemimpinan Bupati dan Plt. Bupati Palas, ratusan aksi massa Organisasi Masyarakat (Ormas) Ikatan Pemuda Karya (IPK) sambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas (Palas) Provinsi Sumatera Utara (Prov. Sumut). Senin, (20/3/2023).
Massa aksi meminta DPRD Palas bertindak tegas sesuai kewenangannya melalui hak Interpelasi.
“Banyak hak yang aneh di wakil rakyat kita ini, seolah tidak mau tahu, duduk berpangku tangan atas kejadian dualisme kepemimpinan yang sangat berdampak besar terhadap para ASN dan masyarakat Padang Lawas.” Ujar Rasman orator aksi.
Rasman mengatakan sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 ayat 2 huruf b sudah jelas menyatakan Kepala Daerah dapat diberhentikan diakibatkan berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut.
“Hari ini kami tegaskan tidak ada Bupati aktif karena berhalangan sakit, yang ada adalah Plt Bupati,” tegasnya.
Massa juga meminta DPRD untuk menelusuri surat kesehatan dokter dari RSCM Jakarta yang dinilai telah membuat suasana gaduh masyarakat Palas.
Menjawab orasi massa Ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar didamping para Ketua Fraksi dan anggota mengatakan mendukung sepenuhnya dalam tuntutan massa.
“Percayalah kami mendukung semua tuntutan yang disampaikan namun dalam melakukan hak interpelasi saya selaku Ketua DPRD Palas harus meminta usulan dari para Ketua Fraksi,” kata Ketua DPRD Palas.
Amran Pikal mengakui pihaknya telah melihat surat Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tertanggal 14 Maret 2023 ke Mendagri prihal penjelasan penyelenggara pemerintah di Kabupaten Palas.
“Sebenarnya kita sudah berbuat, hal itu dibuktikan adanya surat Gubernur ke Mendagri prihal kesehatan Bupati, mari kita bersama-sama menunggu apa hasil surat itu dari Gubernur,” imbuhnya.
Menyahuti ungkapan Ketua DPRD para Ketua Fraksi sepakat pun dan mendukung untuk membuat usulan hak interpelasi ke Ketua DPRD Palas. Adapun yang setuju membuat usulan tersebut dari Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan Hanura.
Usai menerima tanggapan dari Ketua DPRD, massa aksi pun beranjak membubarkan diri dengan tertib. Pengawalan dan penganan aksi massa dipimpin Kabag Ops Polres Kompol Alsem Sinaga didampingi Kasat Binmas, Kasat Sabhara serta gabungan personil Polres dan Satpol PP Palas.
Ketua DPRD Amran saat saat ditanyakan dalam wawancara doorstop apakah DPRD masih menunggu jawaban Mendagri ke Gubsu atau langsung membuat pertemuan dengan para Ketua Fraksi untuk mengusulkan hal interpelasi, pihaknya mengatakan nanti sajalah, nanti kita komunikasi.
“Nanti sajalah, nanti kita komunikasi,” ungkapnya singkat sembari pergi ke ruang kerjanya.
(R9)
