Beranda » GAWAT,,,ADA APA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR

GAWAT,,,ADA APA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR

 

Samosir – Dinas pendidikan Kabupaten Samosir membuat sebuah tulisan di meja piket/penerima Tamu “Tidak Melayani LSM/WARTAWAN yang tidak memiliki kartu Legalitas Dewan Pers”.

Pantauan,gardanasionalnews.com,
Selasa (9/9/22) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir,Jelas terlihat serta terpajang di depan meja tersebut bertuliskan “Tidak Melayani LSM/WARTAWAN yang tidak memiliki kartu Legalitas Dewan Pers”

N.Boru Simamora sebagai petugas piket/penerima tamu kepada garda nasionalnews.com mengungkapkan,
Terkait tulisan ini saya kurang tahu,pak,,,!!! dan saya hanya menjalankan tugas saya saja pak”,ucapnya

“Saya akan coba menayangkan kepada adc pak kadis,,,!!”,ucapnya lagi

Sementara itu A.Gultom sebagai adc nya Kepala Dinas Pendidikan kepada gardanasionalnews.com mengatakan,pak kadis tidak disini pak,,,beliau sedang diluar lagi ada urusan,,terkait tulisan itu sebentar iya pak,saya akan coba menghubungi beliau dan menanyakan kepadanya,!!”,ungkapnya

Sambungnya,ini sudah beberapa kali saya hubungin pak,,,tapi belum diangkat juga”,ucapnya

Melihat hal tulisan tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPP PAK-RI PENGGIAT ANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA akhirnya angkat bicara.

Baca Juga :  Pastikan Situasi Aman, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C. Sipayung, S.H.,S.I.K.,M.H., Pimpin Patroli Skala Besar

Fernando Panjaitan sebagai Sekretaris DPP PAK-RI Penggiat Anti Korupsi Republik Indonesia kepada media gardanasionalnews.com menyampaikan, Jujur saya akui sebagai salah satu lembaga serta berfungsi sebagai sosial control sangat kecewa melihat hal ini”, ujarnya

“Ada apa dengan Dinas pendidikan kabupaten Samosir ini???,kenapa mereka bisa membuat hal tersebut,ini kan seakan-akan bisa membuat satu opini yang tidak baik antara lembaga swadaya masyarakat, media dan dewan pers”, sebut nya

Fernando Panjaitan menjelaskan,
didalam kitab undangan-undangan No 14 Tahun 2008 pasal 4, jelas tertulis “Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini,dan Undang-undang No 40 Tahun 1999 pasal 2 berbunyi : “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”,Ungkapnya

Sambungnya lagi,Melihat serta membaca kedua undang-undang ini, apakah masih ada larangan,,!! baik itu dari LSM/Media mau pun Masyarakat sendiri”,katanya

Baca Juga :  Semangat Gotong Royong Masyarakat Nagori Landbaw, Perbaiki Jalan Provinsi Yang Berlubang

” Dengan adanya tulisan ini, berarti ada dugaan yang membekingi mereka adalah Dewan Pers,seperti yang di tulis kan itu,dan apakah Dinas tersebut mengerti apa makna dan fungsinya Dewan Pers tersebut,dan apakah kedua undang-undang tersebut tidak berlaku lagi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, dan yang terpenting ialah undang-undangnya,,, dimanakah ada undang-undang sehingga dinas tersebut bisa melakukan hal tersebut. “Saya dan rekan-rekan DPP PAK-RI Penggiat Anti Korupsi Republik Indonesia akan segera membuat surat dan meminta penjelasan kepada Dinas tersebut dan Dewan Pers”,tambah Fernando Panjaitan

Pada saat awak media mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir via selulernya dengan No 0813*****469.
Namun, belum ada jawaban dari Kepala Dinas tersebut hingga pemberitaan ini sampai di meja redaksi.(Rps)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: