Beranda » SAMPAL Kembali Orasi Minta Hakim Pertimbangkan Penetapan Penangguhan Terdakwa dan Pinjam Pakai

SAMPAL Kembali Orasi Minta Hakim Pertimbangkan Penetapan Penangguhan Terdakwa dan Pinjam Pakai

 

Padang Lawas, Gardanasionalnews.com – “Ambil Sikap” SAMPAL kembali berorasi minta Majelis Hakim PN Sibuhuan pertimbangkan ketetapan penangguhan terhadap saudara JT dan JS serta pinjam pakai barang bukti 2 (dua) unit excavator ke pemilik. Senin (5/9/22).

“Setelah mempertimbangkan bersama rekan seperjuangan dibawah naungan Lembaga SAMPAL untuk mengunjuk perasaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dari pada Ketua PN Sibuhuan dalam perkara dugaan konservasi SDA di Padang Lawas,” tegas Freddy.

Dalam orasinya Freddy menegaskan pada pasal 19 ayat (1) jo pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang SDA hayati dan ekosistemnya.

“Dalam aturan itu jelas dituliskan larangan bahwa barang siapa yang menyebabkan perubahan keutuhan suaka alam menjadi kewajiban APH untuk memberikan sanksi, tetapi Majelis Hakim malah mengabulkan penangguhan penahanan terhadap terdakwa JT dan JS (tersangka) atas permohonan (istri JT) dengan alasan sakit. Ini ada apa..?”

Baca Juga :  Satgas Pamtas Yonif 645 Gardatama Yudha Hadiri Gerakan Menanam Pohon Indonesia

Freddy juga menegaskan tidak menerima ketetapan PN Sibuhuan atas dikabulkannya permohonan pinjam pakai barang bukti 2 unit excavator oleh pemilik melalui kuasa hukumnya.

Untuk itu berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1998 dengan rasa penuh tanggungjawab SAMPAL dalam pernyataannya mengemukakan 3 pendapat.

1. Meminta Ketua Majelis Hakim untuk mempertimbangkan surat ketetapan dimana tersangka JS dan JT ditangguhkan penahanannya dengan dalih terdakwa beralasan sakit, diduga Majelis Hakim telah mengangkangi pasal 21 ayat 4 KUHP.

2. Meminta kepada Kejari Palas memberikan keterangan yang akuntabel terkait keluarnya surat penetapan PN Sibuhuan tentang pinjam pakai barang bukti dari kasus dugaan konservasi SM Barumun.

3. Meminta Kejari Palas untuk memanggil perusahaan yang menaungi daripada tersangka JT dan JS, SAMPAL menduga perambahan hutan di SM Barumun atas perintah maupun surahman dari perusahaan tersebut.

Baca Juga :  Antisipasi Gangguan Kamtibmas Polsek Sei Tualang Raso Patroli Rutin Cegah Kejahatan dan Tindak Pidana

Menanggapi hal tersebut Jubir sekaligus Hakim Anggota Zaldy bersama Humas PN Sibuhuan Ananta mengatakan mengenai penetapan pemilik ataupun siapa yang dijadikan tersangka itu kewenangan penyidik, Pengadilan hanya berwenang menerima perkara yang dilimpahkan oleh JPU untuk di sidangkan di Pengadilan.

“Untuk terdakwa yang di hadirkan, disidangkan beban pembuktian terhadap perbuatan terdakwa sepenuhnya kewajiban dari pada JPU.”

Zaldy berpendapat agar tidak salah persepsi atas perkara ini masyarakat dihimbau mengikuti jalannya persidangan agar mengetahui perbuatan apa yg didakwakan JPU terhadap terdakwa, peran para terdakwa dan apakah ada kemungkinan pelaku lain yang tidak disangkakan melakukan perbuatan tersebut.

“Agar sama-sama kita lihat pembuktian dari JPU, pembelaan dari terdakwa dan putusan nantinya,” kata Zaldy.

Robert Nainggolan.

Tinggalkan Balasan